Larangan serupa juga diatur pada Pasal 50 ayat (1), yang melarang pelaksana penempatan tenaga kerja menahan ijazah atau dokumen pribadi pencari kerja sebagai jaminan penempatan. Dengan demikian, praktik penahanan dokumen dilarang baik dalam hubungan kerja maupun dalam proses penempatan kerja.

Pasal 228 dan Perlindungan dari PHK

Selain soal ijazah, UU ini juga mengatur pencegahan pemutusan hubungan kerja melalui Pasal 228. Pasal ini mewajibkan pemberi kerja, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, serta pemerintah pusat dan daerah untuk mengupayakan pencegahan PHK melalui sepuluh tahapan pencegahan, dan PHK wajib diupayakan terlebih dahulu lewat perundingan bipartit secara musyawarah mufakat.

Bagi pekerja yang ijazahnya masih ditahan, UU ini membuka jalan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan atau Posko Pengawasan Ketenagakerjaan. Namun perlu dicatat, sejumlah aturan teknis dalam UU ini masih membutuhkan peraturan pemerintah turunan sebelum bisa diterapkan sepenuhnya di lapangan.