Pemerintah secara resmi menerbitkan aturan baru yang mewajibkan para pelaku usaha untuk menyetor dana cadangan pesangon buruh ke lembaga pengelola khusus.

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kebijakan tersebut tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ketentuan Waktu dan Mekanisme Penyetoran

Perusahaan diberikan tenggat waktu paling lambat hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon agar dikelola oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon ini berlaku bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak hari pertama dipekerjakan.

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan bagi kategori usaha mikro dan kecil yang belum diwajibkan menyetor dana cadangan.

Pencairan dan Sanksi Bagi Perusahaan

Mekanisme pencairan dana dilakukan langsung oleh lembaga pemerintah kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berdasarkan permohonan pengusaha.

Pemerintah juga menyiapkan sanksi administratif secara bertahap bagi perusahaan bandel yang tidak mematuhi kewajiban penyetoran dana tersebut.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak Danantara menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan resmi terkait lembaga pengelola dana.