Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan baru ini mencakup ketentuan mengenai upah minimum, pemutusan hubungan kerja, pesangon, serta hak cuti pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa para pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu memahami substansi aturan ini.

Tujuannya agar regulasi tersebut menjadi acuan yang adil serta memberikan kepastian hukum di dunia kerja.

Ketentuan Hak Cuti Pekerja

Aturan baru mewajibkan pemberi kerja memberikan waktu istirahat dan cuti yang dibayar penuh.

Pekerja berhak mendapat paling sedikit 12 hari kerja untuk cuti tahunan setelah mengabdi selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pelaksanaan cuti bersama dari pemerintah dipastikan tidak akan memotong hak cuti tahunan pekerja. Selain itu, pekerja perempuan dijamin hak cuti melahirkan minimal tiga bulan pertama.

Pekerja laki-laki juga mendapatkan jaminan hak cuti mendampingi istri melahirkan selama dua hari. Cuti tersebut dapat diperpanjang maksimal tiga hari berikutnya sesuai kesepakatan.

Kebijakan Pengupahan dan Aturan PHK

Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan ini mencakup pengaturan upah minimum, struktur upah proporsional, dan perhitungan upah lembur.

Struktur upah minimum diklasifikasikan ke dalam Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektoral Provinsi, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP.

Terkait pemutusan hubungan kerja, perusahaan diwajibkan melakukan berbagai upaya pencegahan terlebih dahulu.

Jika PHK tidak bisa dihindari, perusahaan harus membayar kompensasi berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak.