Pemerintah bersama dunia usaha harus mematuhi ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Regulasi baru ini disahkan untuk mengatur ulang sistem pengupahan, pesangon, jaminan sosial, serta hubungan kemitraan platform digital.

Ketentuan Baru Upah dan Pesangon Pekerja

Formula penetapan upah minimum mengalami perubahan indeks dari sebelumnya 0,1 sampai 0,3 menjadi 0,5 hingga 1,0.

Perhitungan tersebut mengacu pada indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional.

Pemerintah juga memperkuat penggunaan survei Kebutuhan Hidup Layak oleh Badan Pusat Statistik sebagai bahan rekomendasi.

Perusahaan kini wajib menyiapkan dana cadangan pesangon yang dikelola oleh lembaga resmi bentukan pemerintah.

Aturan tersebut bertujuan memastikan hak pekerja tetap bisa dibayarkan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Perlindungan untuk Pekerja Informal dan Ojol

Regulasi ini turut memperluas cakupan jaminan sosial bagi para pekerja informal serta pengemudi ojek online.

Pemberi kerja dan perusahaan aplikasi diwajibkan memberikan perlindungan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Asosiasi pengemudi ojek online memberikan dukungan dengan catatan status kemitraan tidak menghilangkan tanggung jawab perusahaan.

Pemerintah didorong segera menyusun peraturan pelaksanaan yang transparan untuk mengawasi kepatuhan perusahaan aplikasi.