Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima pengajuan permohonan perlindungan untuk enam orang saksi.

Permohonan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pihak kepolisian menyampaikan permohonan itu ketika proses penyidikan sudah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengonfirmasi adanya permohonan perlindungan bagi para saksi tersebut.

Lembaga tersebut menyatakan masih melakukan pemeriksaan serta penelaahan sebelum menentukan langkah tindak lanjut.

Hingga kini, pihak berwenang belum mengungkapkan identitas dari enam saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan.

Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri membantah kabar mengenai penangkapan dua mantan pimpinan kepolisian.

Informasi yang sempat beredar luas tersebut ditegaskan sebagai kabar yang tidak benar oleh pihak kepolisian.

Sebelumnya, penyidik menetapkan empat tersangka yang mencakup sejumlah perwira tinggi serta mantan petinggi kepolisian.

Aktivitas penyadapan ilegal tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2025 di lingkungan institusi penegak hukum.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana yang mencakup pelanggaran undang-undang informasi serta ketentuan KUHP.

Ancaman hukuman maksimal bagi para tersangka dalam perkara tersebut mencapai pidana penjara hingga 10 tahun.

Sebagian tersangka dilaporkan telah menjalani masa penahanan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.