Pemerintah melakukan perluasan fasilitas penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dengan melibatkan tiga kawasan dan negara baru.

Kebijakan tersebut memasukkan Korea Selatan, Jepang, serta Uni Eropa ke dalam daftar negara mitra resmi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan informasi tersebut dalam acara sosialisasi tata kelola ekspor.

Evaluasi yang berlangsung pada 3 November 2026 itu meningkatkan total wilayah mitra menjadi tujuh kawasan.

Daftar sebelumnya mencakup Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, serta Australia.

Perubahan cakupan ini memberikan fleksibilitas tambahan bagi eksportir sektor pertambangan dalam mengelola devisa.

Fasilitas khusus tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026.

Eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan dapat menempatkan minimal 30 persen devisa selama tiga bulan.

Sisa 70 persen dana dari hasil ekspor tersebut dapat dimanfaatkan lebih leluasa sesuai aturan yang berlaku.

Skema khusus ini berbeda dari ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026.

Aturan umum mewajibkan eksportir nonmigas menempatkan 100 persen devisa selama minimal 12 bulan.

Penempatan dana wajib dilakukan melalui rekening khusus pada bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Selain menambah mitra negara, pemerintah menetapkan jumlah bank penempatan devisa menjadi 16 institusi.

Komposisi bank tersebut terdiri atas lima bank Badan Usaha Milik Negara dan 11 bank non-BUMN.

PT Bank OCBC NISP Tbk turut masuk ke dalam daftar bank penempatan terbaru yang disetujui.

Pemerintah juga menyepakati perluasan kriteria eksportir yang dapat memanfaatkan fasilitas Pasal 18A.

Perubahan tersebut mencakup pengakuan Bentuk Usaha Tetap serta kepemilikan saham tidak langsung.

Kajian teknis disiapkan untuk menjadi dasar perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026.

Penyempurnaan kebijakan devisa ini bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat cadangan devisa.