Pemerintah menyiapkan anggaran insentif perpajakan senilai Rp632 triliun pada tahun 2027.

Kebijakan fiskal tersebut dirancang guna menopang rumah tangga, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta investasi.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa besaran tersebut diperkirakan setara dengan 2,26% dari Produk Domestik Bruto Indonesia.

Pemaparan tersebut disampaikan Suahasil ketika menghadiri kegiatan Rapat Pimpinan Nasional KADIN yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta.

Relaksasi fiskal ini ditempuh melalui skema pembebasan maupun pengurangan berbagai kewajiban pajak.

Langkah strategis itu diarahkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing nasional.

Sejumlah sektor seperti manufaktur, pertanian, serta perdagangan diproyeksikan menjadi penerima utama fasilitas perpajakan tersebut.

Proyeksi pola pemanfaatan itu mengikuti tren penyaluran insentif yang berjalan pada tahun-tahun sebelumnya.

Estimasi belanja insentif pajak sepanjang tahun 2026 sendiri tercatat mencapai angka Rp576,4 triliun.

Nilai tersebut merepresentasikan sekitar 2,24% dari total PDB nasional.

Berbagai fasilitas perpajakan pada tahun 2026 mencakup pemberian tax holiday bagi industri pionir di sektor pengolahan.

Pemerintah juga memberlakukan fasilitas tarif efektif PPN 11/12 serta pembebasan Pajak Penghasilan atas dividen.

Fasilitas lain meliputi pembebasan PPN untuk jasa angkutan umum serta pengenaan PPh final untuk pengalihan tanah.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, sektor manufaktur menerima porsi insentif pajak terbesar pada 2026.

Nilai insentif untuk sektor manufaktur tersebut mencapai Rp137,2 triliun.

Sektor pertanian menyusul di posisi berikutnya dengan perolehan fasilitas perpajakan sebesar Rp60,5 triliun.

Sementara itu, sektor perdagangan mencatatkan perolehan fasilitas perpajakan senilai Rp55,3 triliun.

Seluruh kebijakan dukungan perpajakan ini dirumuskan dengan memperhatikan karakteristik khusus dari masing-masing bidang usaha.

Pemerintah menilai pendekatan tersebut penting untuk mengoptimalkan produktivitas dunia usaha.