Penyaluran tersebut melewati jaringan khusus yang telah dilindungi dengan mekanisme pengamanan berupa enkripsi dan VPN.

Selama proses ini berjalan, pihak yang menjadi target sadap tidak akan menyadari adanya tanda-tanda penyadapan pada perangkat mereka.

Kondisi ini terjadi karena data diambil langsung dari jaringan operator dan bukan langsung dari perangkat komunikasi terkait.

Kesenyapan inilah yang menjadi pembeda utama antara LIMS dengan sistem penyadapan berbasis spyware seperti Pegasus atau Predator.

Penggunaan sistem LIMS tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa didasari kewenangan serta prosedur hukum yang jelas.

Setiap permintaan penyadapan idealnya wajib disertai dasar hukum, dokumen perkara, tujuan jelas, identitas target, hingga batas waktu.

Menurut Pratama, kasus penyadapan ilegal menggunakan LIMS menunjukkan adanya kelemahan dalam hal kontrol akses, otorisasi, dan pengawasan internal.

Penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur hukum dinilai tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga membahayakan keselamatan negara.

Dalam sebuah negara hukum, kewenangan melakukan penyadapan bukanlah hak istimewa yang bisa digunakan tanpa batasan.

Kewenangan tersebut harus senantiasa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan teknis.