Apakah riwayat pinjol benar-benar memengaruhi peluang seseorang saat melamar pekerjaan di sektor swasta atau BUMN?

Pertanyaan ini sering muncul di kalangan pencari kerja seiring maraknya penggunaan layanan pinjaman online.

Catatan kredit calon karyawan kini dapat terbaca melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Data tersebut mencakup fasilitas bank, kartu kredit, paylater, hingga pinjol legal yang terdaftar.

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tidak terdapat aturan wajib yang mengharuskan perusahaan memeriksa SLIK saat proses rekrutmen. Pengecekan riwayat tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan internal masing-masing instansi.

Meskipun demikian, perusahaan di sektor keuangan dan BUMN tertentu cenderung lebih ketat memeriksa catatan gagal bayar. Status kolektibilitas macet dinilai dapat mengurangi integritas finansial seorang pelamar.

Dampak Kolektibilitas Macet dan Standar Penilaian

Tidak semua instansi mewajibkan pengecekan tersebut karena sektor non-keuangan biasanya lebih fokus pada kompetensi utama pelamar.

Kendati demikian, industri perbankan dan fintech menerapkan seleksi ketat untuk menilai integritas serta mencegah potensi risiko fraud.

Perusahaan BUMN tertentu juga mempertimbangkan rekam jejak kredit terutama untuk posisi yang mengelola keuangan secara langsung.

Seseorang yang memiliki status kolektibilitas buruk dinilai dapat mengalami tekanan finansial yang berpengaruh pada kinerja profesional.

Memiliki riwayat pinjaman legal sebenarnya tidak otomatis membuat pelamar ditolak asalkan pembayarannya selalu lancar.

Status kolektibilitas pertama justru menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kedisiplinan dan manajemen finansial yang baik dalam mengelola kewajiban.