Lawful Interception Management System atau LIMS menjadi perbincangan publik setelah terungkapnya kasus penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah tokoh penting.

Secara mendasar, LIMS merupakan platform perangkat lunak milik operator telekomunikasi yang terhubung langsung dengan pusat pemantauan aparat penegak hukum.

Sistem ini difungsikan untuk melakukan penyadapan resmi berdasarkan izin pengadilan atau kewenangan hukum yang berlaku.

Melalui pusat pemantauan, Polri dapat mengetahui berbagai informasi hanya dengan memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem.

Selanjutnya, operator akan menyalin komunikasi dari target tersebut langsung ke pusat pemantauan yang memiliki kewenangan.

Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia Communication and Information System Security Research Center atau CISSRec, Pratama Persadha, menjelaskan detail informasi yang dapat diperoleh.

Informasi tersebut mencakup isi komunikasi berupa percakapan telepon serta metadata seperti nomor lawan bicara, waktu, durasi, dan pola komunikasi.

Kemampuan dalam membaca isi komunikasi lewat LIMS sangat bergantung pada jenis layanan serta enkripsi yang digunakan oleh target.

Polri dapat membaca isi pesan SMS serta mendengarkan percakapan telepon biasa tanpa hambatan berarti.

Namun, sistem ini tidak bisa mengakses percakapan di dalam beberapa platform yang menerapkan enkripsi end-to-end seperti WhatsApp.

Selain itu, seluruh aktivitas internet seperti riwayat situs yang dikunjungi beserta waktu dan frekuensinya juga dapat terbaca oleh sistem.

LIMS bahkan dapat dimanfaatkan untuk melacak lokasi target melalui Base Transceiver Station atau tower yang menghubungkan sinyal operator ke perangkat.

Sistem ini bekerja dengan cara mengolah data dari operator jaringan yang kemudian disalurkan kepada aparat penegak hukum.