Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan penegasan terkait kebijakan baru pengawasan ruang digital yang sedang berjalan saat ini.

Pihak kementerian memastikan bahwa kritik, perbedaan pendapat, serta karya jurnalistik murni tidak termasuk dalam sasaran penindakan pemutusan akses.

Fokus Utama Penanganan Konten Digital

Aturan yang tertuang dalam Kepmen Nomor 127 dan Nomor 128 Tahun 2026 tersebut memiliki fokus penanganan pada penyebaran disinformasi.

Selain itu, penindakan juga menyasar konten ujaran kebencian yang dinilai memenuhi kriteria merusak ketertiban umum di tengah masyarakat.

Kriteria konten terlarang mencakup informasi yang tidak sesuai fakta serta berpotensi memicu konflik sosial luas.

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendukung kebebasan pers melalui pengecualian bagi produk jurnalistik dan liputan investigatif.

Mekanisme Evaluasi dan Banding

Pemilik akun atau platform yang merasa mengalami kesalahan moderasi konten diberikan ruang untuk mengajukan keberatan resmi.

Prosedur ini melibatkan sistem pengawasan kepatuhan yang dinamakan SAMAN untuk verifikasi data sebelum ada tindakan lanjut.

Penyedia sistem elektronik juga mendapat kesempatan memberikan tanggapan sebelum surat perintah pemutusan akses diterbitkan.