Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia.

Pertemuan tersebut dilangsungkan secara langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis.

Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam agenda penting di lingkungan Istana tersebut.

Kehadiran para pejabat tinggi negara, akademisi, serta unsur legislatif membahas arah kebijakan informasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal tampak hadir.

Selain itu, hadir pula Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan.

Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono juga mengikuti jalannya pertemuan strategis itu.

Unsur akademisi diwakili oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia IPB University Sofyan Sjaf.

Sekretaris Kementerian PPN atau Bappenas Teni Widuriyanti turut mendampingi dalam diskusi tersebut.

Dalam pertemuan itu, kepala negara menekankan pentingnya kedaulatan data bagi keutuhan bangsa.

Hal tersebut dinilai sebagai fondasi utama di tengah arus perkembangan era digitalisasi yang sangat cepat.

Penguatan tata kelola data nasional dirumuskan melalui penyusunan regulasi baru.

Regulasi itu melibatkan kolaborasi lintas sektor mulai dari DPR, akademisi, hingga kementerian terkait.

Integrasi data nasional diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Layanan publik yang diselenggarakan pemerintah diharapkan bisa menjadi jauh lebih akurat bagi masyarakat.

Selain itu, langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat keamanan dalam pertukaran informasi.

Ketahanan siber nasional juga menjadi salah satu fokus utama dalam integrasi sistem informasi.

Penyusunan rancangan undang-undang ini diarahkan untuk membentuk tata kelola yang terpadu.

Pemerintah menginginkan sistem pengelolaan data yang aman, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemanfaatan data yang optimal diyakini dapat menjaga kedaulatan negara secara berkelanjutan.