Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Program prioritas pemerintahan tersebut didorong melalui penyederhanaan regulasi serta pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dukungan ini disampaikan dalam kegiatan bakti sosial di Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu 24/10.

Persoalan perumahan dinilai masih menjadi tantangan mendasar karena masih banyak keluarga yang belum memiliki hunian layak.

Pemisahan urusan perumahan ke dalam kementerian tersendiri merupakan langkah strategis untuk memberikan perhatian yang lebih terfokus.

Kemendagri siap membantu Menteri PKP Maruarar Sirait melalui kebijakan yang berada di bawah kewenangan kementerian.

Definisi masyarakat berpenghasilan rendah kini didasarkan pada besaran penghasilan agar sasaran program lebih tepat sasaran.

Selain itu, kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diberlakukan bagi kelompok masyarakat tersebut.

Tarif yang sebelumnya dikenakan 5 persen dari nilai jual objek pajak kini dinolkan untuk meringankan beban warga.

Pemerintah juga membebaskan biaya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau izin mendirikan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Surat edaran terkait kebijakan pembebasan biaya tersebut telah diterbitkan kepada seluruh kepala daerah.

Berbagai kemudahan regulasi ini diharapkan mampu membangun ekosistem perumahan yang melibatkan peran sektor swasta dan pengembang.

Program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah juga terus dikembangkan untuk membantu perbaikan hunian.

Warga yang belum memiliki sertifikat tanah di kawasan permukiman tertentu dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu untuk mengajukan bantuan.