Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo memberikan pandangan terkait capaian penegakan hukum selama dua tahun masa pemerintahan.

Ia menilai bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak boleh hanya diukur berdasarkan besarnya aset negara yang berhasil dipulihkan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri disebut telah memulihkan aset negara mencapai Rp28,6 triliun sepanjang tahun 2025.

Capaian angka yang besar tersebut dinilai menunjukkan bahwa proses hukum tidak sekadar berhenti pada upaya menghukum pelaku saja.

Meskipun demikian, ia mengingatkan agar berbagai pekerjaan rumah yang ada di sektor penegakan hukum tetap tidak boleh diabaikan.

Tolok ukur keberhasilan hukum meliputi penyelamatan kerugian negara, penghukuman yang adil, serta pembersihan sistem dari korupsi.

Selain itu, penegakan hukum juga harus berjalan secara independen tanpa ada intervensi dari kekuasaan politik maupun ekonomi.

Pengawasan ketat akan terus dijalankan oleh Komisi III DPR agar aturan hukum tetap berjalan secara profesional dan transparan.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti persoalan internal aparat penegak hukum yang diduga masih menyalahgunakan kewenangan atau melakukan pemerasan.

Menurutnya, institusi yang sehat harus berani membersihkan diri sendiri dengan memproses pihak-pihak yang terbukti bersalah secara tegas tanpa memandang jabatan.