Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan seluas 4,3 hektare di kawasan Tanah Abang merupakan aset negara yang sah.

Tanah tersebut tercatat atas nama PT KAI dan direncanakan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat luas.

Sengketa Kepemilikan Lahan

Kendati demikian, rencana pemanfaatan lahan itu masih tertahan karena adanya sengketa status kepemilikan yang melibatkan pihak Hercules.

Hercules bersama tim kuasa hukumnya mengklaim tanah tersebut milik ahli waris dengan dasar alas hak verponding dari era Belanda.

Pihak Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa data kementerian tetap mencatat bidang tanah tersebut sebagai HPL atas nama PT KAI.

Proses hukum terkait sengketa ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan kepastian status.

Klaim Pihak Hercules dan Proses Hukum

Di sisi lain, Hercules mempersoalkan penanganan lahan tersebut karena mengeklaim telah mengeluarkan dana puluhan miliar rupiah untuk membebaskan serta mengosongkan tanah.

Melalui Tim Advokasi dan Hukum GRIB Jaya, pihak Hercules menyatakan bahwa lahan itu merupakan milik ahli waris almarhum Iljas Gelar Radjo, yakni Sulaeman Effendi, dengan mengacu pada alas hak verponding dari era Belanda.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, menyampaikan bahwa data kementerian mencatat bidang tanah tersebut merupakan milik PT KAI yang tercatat dalam HPL Nomor 17 dan HPL Nomor 19.

Sengketa ini sendiri telah resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada April 2026 agar statusnya mendapat kepastian hukum yang jelas.

Hingga September 2026, Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa proses gugatan di pengadilan masih terus berjalan, termasuk pemeriksaan berkas dan penetapan status quo.

Kondisi tersebut membuat rencana pembangunan rumah susun bagi masyarakat di atas lahan seluas 4,3 hektare tersebut belum dapat segera dilaksanakan.