Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran 2027 kini memiliki payung hukum baru lewat PMK Nomor 54 Tahun 2026. Dokumennya tersedia resmi dan gratis di JDIH Kemenkeu.

Acuan Anggaran Kementerian dan Lembaga

Setiap tahun, Kementerian Keuangan menetapkan Standar Biaya Masukan sebagai acuan penyusunan anggaran kementerian dan lembaga. Untuk tahun anggaran 2027, acuan itu tertuang dalam PMK Nomor 54 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Masukan yang ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 22 Juli 2026 dan diundangkan pada 31 Juli 2026.

Sebagaimana definisi pada Pasal 1, SBM adalah standar biaya yang digunakan sebagai masukan (input) untuk menyusun rincian biaya dalam suatu keluaran. Fungsinya ganda: membantu menghitung kebutuhan belanja dan menjadi tolok ukur kewajaran harga.

Enam Kelompok Biaya di Dalamnya

PMK ini mengelompokkan biaya ke dalam enam kategori, yakni honorarium, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan, barang dan jasa, serta bantuan. Masing-masing kelompok kemudian dirinci menurut jenis biayanya.

Dari segi sifat, ada SBM yang merupakan batas tertinggi sehingga tidak boleh dilampaui, dan ada pula yang dapat dilampaui secara bersyarat dengan memperhatikan harga pasar serta prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Lampiran I Batas Tertinggi, Lampiran II Bersyarat

Dua lampiran menyertai PMK 54 Tahun 2026. Lampiran I berisi SBM batas tertinggi, sedangkan Lampiran II memuat SBM yang dapat dilampaui secara bersyarat. Isinya berupa jenis biaya dan penjelasan, bukan seluruh tabel angka rupiah.

Perlu dicatat, rincian nominal SBM tidak ditetapkan sekaligus dalam PMK ini. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3), besaran rinci akan ditetapkan tersendiri oleh Menteri Keuangan kemudian, jadi satuan kerja perlu menanti ketentuan lanjutannya.

Unduh Resmi Hanya di JDIH Kemenkeu

Dokumen lengkap PMK 54 Tahun 2026 beserta kedua lampirannya dapat diunduh melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkeu di jdih.kemenkeu.go.id. Cari halaman dokumen PMK 54 Tahun 2026, lalu ikuti tautan unduh resmi yang tersedia di sana.

Hindari mengunduh dari situs pihak ketiga yang tidak jelas asal-usulnya. Mengambil dokumen dari JDIH memastikan berkas yang diterima adalah versi resmi yang sah.