Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan keterangan terkait kelanjutan naskah Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang dinantikan publik.

Ia menyatakan bahwa aturan tersebut kini masih berada dalam tahap proses perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Proses administratif ini harus dilalui sebelum nantinya naskah resmi dapat dipublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui jaringan hukum.

Karena masih berproses, Yassierli meminta kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk bersabar menunggu tahap pengundangan selesai.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang tersebut telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Aturan baru ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengatur berbagai aspek tenaga kerja.

Regulasi tersebut mencakup bab dan pasal yang mengatur hubungan kerja, pengupahan, hingga pelindungan pekerja saat terjadi pemutusan hubungan kerja.

Beleid ini juga menyatukan norma dari undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya serta aturan cipta kerja demi menciptakan aturan yang lebih jelas.

Dalam keterangannya, Panitia Kerja sebelumnya menyebutkan bahwa regulasi baru ini terdiri dari 23 bab dan 313 Pasal yang mencakup berbagai hal penting.

Beleid tersebut mengatur mulai dari hubungan ketenagakerjaan, aturan tenaga kerja asing, kesetaraan di tempat kerja, hingga keselamatan dan kesehatan kerja.

Yassierli menegaskan bahwa aturan ini dirancang untuk menghadirkan kepastian serta perlindungan yang lebih adil bagi pekerja di tengah dinamika dunia kerja.