Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara menanggapi ketidakhadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Nusron tercatat sudah dua kali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap atas pengurusan HGB PT Summarecon Tbk di lingkungan kementerian ATR/BPN.

Bahlil menyatakan bahwa Partai Golkar menghargai seluruh proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum dan semua pihak harus menyerahkan penyelesaiannya kepada aturan yang berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Selasa malam.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Nusron tidak hadir pada panggilan pertama tanggal 7 Oktober karena agenda internal kementerian.

Pada panggilan kedua tertanggal 15 Oktober, Nusron kembali absen karena sedang melakukan perjalanan dinas ke Malaysia.

Pihak KPK lantas meminta agar Nusron bersikap kooperatif mengingat keterangannya sangat dibutuhkan penyidik.

Lembaga antirasuah tersebut berencana melakukan penjadwalan ulang untuk memeriksa Nusron.

Perjalanan Nusron ke Luar Negeri dan Langkah KPK

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkap bahwa Nusron Wahid tengah berada di luar negeri ketika mangkir dari panggilan kedua.

Berdasarkan surat yang diterima lembaga antirasuah, Nusron disebut melakukan perjalanan ke Malaysia untuk keperluan dinas.

Lebih lanjut, Taufik menyampaikan bahwa KPK akan segera menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menteri ATR/BPN tersebut.

Keterangan Nusron dinilai penting karena sejumlah tersangka dalam kasus ini merupakan orang-orang kepercayaannya di lingkungan kementerian.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lainnya.

Beberapa nama yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron di antaranya adalah Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry.