Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan baru pada sidang Rapat Paripurna.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membeberkan sejumlah poin anyar dalam regulasi tersebut.

Poin-poin tersebut mencakup penguatan sertifikasi profesi buruh dan peningkatan sistem pengawasan.

Selain itu, aturan ini mengatur penyediaan dana cadangan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah berfokus pada peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi independen nasional melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pengawasan ketenagakerjaan juga dioptimalkan melalui penyesuaian rasio jumlah pengawas secara proporsional di tiap daerah.

Regulasi baru ini turut mengintegrasikan data ketenagakerjaan pusat dan daerah.

Aturan tersebut juga menjamin kepastian hak cuti melahirkan dan keguguran bagi pekerja perempuan.

Pemerintah memberikan pelindungan bagi penyandang disabilitas serta melarang penahanan dokumen pribadi saat rekrutmen.

Pemerintah menilai RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah merefleksikan keseimbangan antara hak pekerja dan keberlangsungan usaha.

Selain itu, regulasi ini juga mengatur perbaikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah turut menata pekerja alih daya BUMN serta mengatur pelaksanaan survei kebutuhan hidup layak oleh Badan Pusat Statistik.