Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menolak nota perlawanan dari Febrie Adriansyah.

Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan pemerasan serta Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pihak jaksa menyampaikan permohonan tersebut secara langsung dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari Rabu.

Menurut jaksa, nota perlawanan yang diajukan oleh Febrie beserta tim advokatnya sudah masuk ke dalam materi pokok perkara.

Jaksa menilai seluruh dalil perlawanan merupakan bentuk bantahan atas fakta, kesalahan Terdakwa, serta kepemilikan aset.

Hal tersebut dinilai bukan merupakan alasan perlawanan yang sah menurut ketentuan Pasal 206 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu, materi tersebut harus dibuktikan secara langsung melalui pemeriksaan pokok perkara di persidangan.

Atas dasar argumen tersebut, jaksa meminta majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara dugaan korupsi ini.

Surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara terkait dinilai telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen dakwaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara selanjutnya.

Sebelumnya, Febrie didakwa melakukan pemerasan senilai Rp55 miliar kepada pengusaha properti bernama Tan Kian.

Kasus pemerasan itu disebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi di PT Asabri serta PT Jiwasraya.

Selain itu, Febrie juga didakwa melakukan pencucian uang dengan nilai mencapai Rp350 miliar dalam rentang waktu 2020 hingga 2026.

Dugaan perbuatan pidana tersebut didakwakan dilakukan bersama sejumlah pihak lain yaitu Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang.