Menteri Ketenagakerjaan Yassierli masih menghitung dan menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak sebagai salah satu bahan acuan dalam penetapan UMP 2027.

Langkah tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai data yang telah dikumpulkan serta dievaluasi oleh kementerian terkait.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tengah memproses perhitungan agar hasil estimasi kebutuhan hidup layak dapat segera dikeluarkan dan dipublikasikan.

Pihaknya menargetkan estimasi tersebut dapat segera tersusun dengan merujuk pada data per provinsi yang sebelumnya sudah dimiliki.

Seluruh formulasi mengenai pengupahan akan terus dibahas bersama jajaran Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional serta Dewan Pengupahan Nasional.

Rangkaian pembahasan ini ditujukan untuk mematuhi amanat undang-undang yang mengatur tindak lanjut pengupahan serta penetapan batas upah minimum.

Pemerintah menegaskan bahwa besaran akhir penetapan upah minimum mengacu pada aturan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Penetapan angka resmi di setiap daerah nantinya akan disahkan langsung oleh para gubernur berdasarkan masukan serta rekomendasi teknis dari Dewan Pengupahan Provinsi.

Pemerintah berjanji akan mengawal secara transparan proses perhitungan ini guna menjaga keseimbangan kepentingan antara kelompok pekerja dan para pengusaha.