Seorang alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret bernama Farhan Hilmy mengajukan permohonan uji materi undang-undang pemilihan umum.

Permohonan tersebut berfokus pada aturan pembuktian administratif pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang berlaku saat ini.

Alasan Pengajuan Uji Materi

Farhan menilai norma ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah formal konvensional di dalam negeri saja.

Sistem pendidikan internasional mengenal jalur akselerasi seperti program diploma terpadu bagi para pelajar.

Aturan yang berlaku saat ini dianggap mengunci legalisasi alat bukti kelulusan hanya pada jenjang pendidikan menengah saja.

Ketiadaan pengakuan ijazah perguruan tinggi yang sah dinilai berpotensi menggugurkan hak dipilih warga negara.

Dalam petitumnya, pemohon meminta mahkamah menyatakan frasa terkait satuan pendidikan menengah bertentangan dengan undang-undang dasar.

Majelis panel hakim mengingatkan penyusunan permohonan harus sesuai dengan peraturan mahkamah yang berlaku.

Pemohon diberikan kesempatan satu kali untuk memperbaiki berkas permohonan dalam waktu empat belas hari.

Berkas perbaikan baik softcopy maupun hardcopy serta alat bukti yang telah dibubuhi meterai harus diterima Mahkamah paling lambat pada Senin, 2 November 2026 pukul 12.00 WIB.