Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi berat berupa hakim nonpalu selama dua tahun kepada hakim berinisial K.

Majelis Kehormatan Hakim menyatakan K terbukti melakukan pelanggaran asusila terkait peristiwa yang dilaporkan pada Oktober 2022.

Putusan tersebut mengharuskan K menjalani tugas tanpa kewenangan mengadili selama dua tahun tanpa pembayaran tunjangan jabatan.

Persoalan ini bermula dari pertemuan K dan seorang perempuan berinisial N dalam reuni sekolah pada tahun 2021.

K dan N kemudian menjalin komunikasi intensif hingga terjadi pertemuan di Dompu yang berujung pada laporan ke Badan Pengawasan MA.

Dalam persidangan, Majelis Kehormatan Hakim menolak alasan K dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi disiplin berat tersebut.

Kronologi dan Proses Persidangan

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawasan MA, peristiwa bermula ketika K yang saat itu menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu bertemu N dalam reuni sekolah pada 2021.

Pada Februari 2022, N datang ke Dompu dan dijemput menggunakan mobil dinas sebelum terjadi pertemuan di sebuah hotel.

Menurut hasil pemeriksaan MKH, terjadi hubungan seksual di luar pernikahan yang dilaporkan oleh N ke Badan Pengawasan MA pada Oktober 2022 setelah K menolak pertanggungjawaban karena telah memiliki calon istri berinisial NMS.

Dalam pembelaannya, K mengklaim N meminta dijemput karena tidak memiliki kenalan dan menolak sarannya untuk berganti pakaian di masjid.

K juga menyatakan sempat melakukan mediasi dan mencapai kesepakatan damai, namun atasannya melarang pencabutan laporan tersebut.

Sidang MKH yang dipimpin Noor Edi Yono juga menghadirkan saksi dan mempertimbangkan permohonan Ikatan Hakim Indonesia agar majelis memberikan sanksi yang lebih ringan.

Meski demikian, MKH menolak alasan K yang menyatakan N berinisial N berinisiatif melakukan hubungan seksual tersebut karena bertentangan dengan hasil pemeriksaan di PTA Mataram.

Majelis tetap mempertimbangkan hal yang meringankan seperti pengakuan K, sikap kooperatif, penyesalan, serta masa pengabdian sejak 2008.

Namun, jabatan K sebagai Wakil Ketua PA Dompu saat kejadian berlangsung menjadi faktor yang memberatkan putusan kode etik ini.