Sanksi nonpalu dua tahun dijatuhkan KY dan MA kepada hakim asusila
Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi berat berupa hakim nonpalu selama dua tahun kepada hakim berinisial K.
Majelis Kehormatan Hakim menyatakan K terbukti melakukan pelanggaran asusila terkait peristiwa yang dilaporkan pada Oktober 2022.
Putusan tersebut mengharuskan K menjalani tugas tanpa kewenangan mengadili selama dua tahun tanpa pembayaran tunjangan jabatan.
Persoalan ini bermula dari pertemuan K dan seorang perempuan berinisial N dalam reuni sekolah pada tahun 2021.
K dan N kemudian menjalin komunikasi intensif hingga terjadi pertemuan di Dompu yang berujung pada laporan ke Badan Pengawasan MA.
Dalam persidangan, Majelis Kehormatan Hakim menolak alasan K dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi disiplin berat tersebut.
Kronologi dan Proses Persidangan
Berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawasan MA, peristiwa bermula ketika K yang saat itu menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu bertemu N dalam reuni sekolah pada 2021.
Pada Februari 2022, N datang ke Dompu dan dijemput menggunakan mobil dinas sebelum terjadi pertemuan di sebuah hotel.
Menurut hasil pemeriksaan MKH, terjadi hubungan seksual di luar pernikahan yang dilaporkan oleh N ke Badan Pengawasan MA pada Oktober 2022 setelah K menolak pertanggungjawaban karena telah memiliki calon istri berinisial NMS.
Dalam pembelaannya, K mengklaim N meminta dijemput karena tidak memiliki kenalan dan menolak sarannya untuk berganti pakaian di masjid.
K juga menyatakan sempat melakukan mediasi dan mencapai kesepakatan damai, namun atasannya melarang pencabutan laporan tersebut.
Sidang MKH yang dipimpin Noor Edi Yono juga menghadirkan saksi dan mempertimbangkan permohonan Ikatan Hakim Indonesia agar majelis memberikan sanksi yang lebih ringan.
Meski demikian, MKH menolak alasan K yang menyatakan N berinisial N berinisiatif melakukan hubungan seksual tersebut karena bertentangan dengan hasil pemeriksaan di PTA Mataram.
Majelis tetap mempertimbangkan hal yang meringankan seperti pengakuan K, sikap kooperatif, penyesalan, serta masa pengabdian sejak 2008.
Namun, jabatan K sebagai Wakil Ketua PA Dompu saat kejadian berlangsung menjadi faktor yang memberatkan putusan kode etik ini.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






