Kementerian Komunikasi dan Digital sedang mengkaji rancangan peraturan menteri terkait kewajiban pelabelan konten kecerdasan artifisial.

Langkah tersebut bertujuan membantu masyarakat mengenali materi autentik di tengah masifnya peredaran media digital hasil rekayasa teknologi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa kebijakan ini difokuskan pada produk video serta media digital.

Penanda keaslian tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan teknologi untuk penipuan maupun manipulasi informasi.

Selain aturan pelabelan, Komdigi juga menyiapkan dokumen Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial untuk periode tahun 2026 hingga 2029.

Penyusunan dokumen panduan tersebut melibatkan ratusan lembaga, kementerian, unsur industri, serta berbagai komunitas di dalam negeri.

Pendekatan autentikasi dan penelusuran asal-usul konten turut dikembangkan oleh sejumlah perusahaan teknologi global.

Mekanisme berbasis metadata itu dirancang agar informasi keaslian tetap terjaga meskipun materi digital telah diproses.

Meski demikian, regulasi mengenai kewajiban pelabelan konten buatan kecerdasan artifisial ini masih berada dalam tahap pembahasan.

Upaya pelabelan ini berkaitan erat dengan pengembangan teknologi autentikasi dan penelusuran asal-usul konten digital yang dilakukan sejumlah perusahaan teknologi global.

Mekanisme tersebut memanfaatkan metadata untuk membantu mempertahankan informasi mengenai asal-usul materi digital ketika diproses menggunakan teknologi kecerdasan artifisial.