Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi digital.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Regulasi baru ini resmi diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2026.

Aturan ini menjamin hak dasar bagi setiap mitra pengemudi di lapangan.

Cakupan Program Jaminan Sosial Minimum

Pasal 14 Perpres Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan tiga jenis perlindungan.

Cakupan minimum tersebut meliputi jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.

Selain itu, terdapat pula program jaminan kematian bagi para pengemudi.

Ketentuan itu menjadi landasan hukum perlindungan sosial bagi mitra platform.

Mekanisme kecelakaan kerja dan kematian diatur lewat Perjanjian Kemitraan Platform.

Perusahaan aplikasi juga berpeluang memberikan asuransi keselamatan tambahan.

Ketentuan tambahan tersebut tertuang secara khusus dalam Pasal 14 Ayat (5).

Menteri bidang ketenagakerjaan ditugaskan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Koordinasi itu diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

Pemerintah juga mengatur pembagian kewenangan terkait tarif layanan transportasi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan hal tersebut di Gedung DPR.

Rapat koordinasi itu berlangsung pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026.

Tarif barang dan makanan akan ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan menangani aturan terkait ojek online.

Kemenhub telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan sejak 1 Juli 2026.

Aturan tersebut menetapkan biaya platform maksimal 8% untuk setiap pesanan.