Ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan menjelang pemilihan umum Israel pada 27 Oktober 2026.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha mendorong Washington terlibat dalam perang baru.

Upaya tersebut dituding dilakukan demi menghindari hukuman penjara di tengah proses hukum yang dihadapinya.

Araghchi menyampaikan tuduhan itu melalui platform media sosial X.

Ia juga memperingatkan pemerintah AS agar tidak kembali menggunakan kekuatan militer terhadap Iran.

Menurut Araghchi, Netanyahu mengabaikan risiko besar dari konflik baru bagi Israel maupun Presiden AS Donald Trump.

Ia mengaitkan dorongan perang tersebut dengan masalah hukum domestik sang pemimpin Israel.

Konfrontasi sebelumnya dinilai tidak membuat Teheran kehilangan kemampuan menghadapi lawan.

Peringatan tersebut diberikan sebagai respons atas dukungan Trump kepada Netanyahu menjelang pemilu.

Trump menyampaikan dukungannya melalui platform Truth Social dengan memuji hubungan kedua negara.

Presiden AS itu mengisyaratkan kemungkinan Washington mengambil tindakan sendiri apabila pemilih Israel memilih pemimpin lain.

Trump menyebut Netanyahu sebagai mitra penting dalam menghadapi Iran.

Ia juga menyinggung slogan anti-Israel dan anti-Amerika dalam demonstrasi di Iran.

Ancaman tersebut dinilai tidak boleh dianggap sekadar retorika belaka oleh Washington.

Ketegangan terbaru ini berlangsung setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Teheran membalas serangan tersebut ke arah Israel dan fasilitas militer AS di beberapa negara Arab.

Pemerintah Israel dijadwalkan melakukan pemungutan suara mengenai perpanjangan status darurat khusus.

Langkah itu dilakukan di tengah ketidakpastian situasi keamanan di front Iran dan Lebanon.

Oposisi Israel menuding Netanyahu memanfaatkan isu ancaman keamanan untuk kepentingan politik.

Netanyahu memimpin pemerintahan Israel sejak akhir 2022 dan menghadapi persidangan dugaan korupsi.

Mahkamah Pidana Internasional juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya pada 2024.