Pemerintah Indonesia menyusun rencana pembentukan klaster ekonomi regional. Langkah ini diambil untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam jangka menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut di Jakarta pada Senin (19/10/2026). Ia menjelaskan bahwa potensi berbagai wilayah akan diintegrasikan melalui koordinasi lintas lembaga.

Penyelarasan Indikator Pembangunan

Pembahasan awal dijadwalkan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah menargetkan diskusi tersebut dimulai dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Pengembangan klaster regional bertujuan memperluas sumber pertumbuhan ekonomi. Strategi ini dirancang agar aktivitas ekonomi tidak hanya bergantung pada wilayah tertentu saja.

Pemerintah juga akan memperkuat kerja sama lintas wilayah dengan mengacu pada model kolaborasi di Asia Tenggara. Contoh yang digunakan meliputi kerja sama IMT-GT dan BIMP-EAGA.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melaporkan bahwa seluruh 38 provinsi telah mengintegrasikan Indeks Akses Keuangan Daerah pada 2026.

Namun, baru 341 kabupaten dan kota yang menerapkan indikator tersebut.

Bima mendorong daerah yang belum menerapkannya agar segera memasukkan indikator tersebut ke dalam perencanaan pembangunan. Sinergi antarlembaga daerah juga terus didorong demi menjaga stabilitas harga.