Komisi XI DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk segera mengevaluasi strategi perpajakan di wilayah Jawa Barat.

Langkah tersebut diambil karena realisasi penerimaan pajak baru mencapai angka 63% dari target yang telah ditentukan hingga akhir September 2026.

Data per tanggal 30 September 2026 mencatat penerimaan pajak di wilayah tersebut baru menyentuh sekitar Rp77 triliun dari total target sebesar Rp122 triliun.

Kondisi ini menyisakan kekurangan sekitar Rp45 triliun yang harus dikejar dalam sisa waktu tiga bulan terakhir pada tahun berjalan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan perlunya penelusuran mendalam terhadap kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak.

Pernyataan itu disampaikan secara langsung dalam kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Keuangan Negara, Kota Bandung.

Misbakhun menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendongkrak penerimaan menjelang penutupan tahun.

Kementerian Keuangan didorong untuk menilai kembali pendekatan yang diterapkan serta memanfaatkan akses data perbankan secara maksimal.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan lembaganya masih mempunyai peluang mengoptimalkan penerimaan negara.

Pihak Direktorat Jenderal Pajak akan memprioritaskan perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak hingga akhir tahun.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Yunirwansyah menambahkan bahwa perluasan basis pajak telah menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp1,8 triliun.