Ahmad Doli Kurnia dan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terlibat aksi saling sindir terkait aturan pencalonan.

Perdebatan ini berpusat pada keberadaan Pasal 18 Ayat 3 dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Perdebatan Aturan PKPU

Aturan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden.

Doli mengeklaim bahwa pasal tersebut tidak pernah dibahas maupun diserahkan kepada Komisi II DPR.

Tanggapan Pihak KPU

Idham Holik menyatakan materi rancangan norma itu sudah ada saat rapat konsinyering sebelum RDP.

Hasyim menyebut draf tersebut telah disetujui bersama dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga.

Tantangan Buka-Bukaan Data

Merespons perdebatan tersebut, Doli menantang pihak KPU untuk membuka data dan dokumen secara transparan.

Dia mengeklaim telah meminta pimpinan Komisi II DPR untuk menggelar rapat resmi guna membahas polemik dugaan penyelundupan pasal itu.

Doli memastikan pihaknya memiliki bukti lengkap berupa rekaman video dan data tertulis terkait pembahasan draf tersebut.

Di sisi lain, perseteruan ini turut merembet pada perdebatan mengenai jabatan komisaris BUMN yang diemban Hasyim saat ini.