Mahkamah Agung Pakistan mengeluarkan putusan penting yang mewajibkan penegak hukum membersihkan proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dari bias patriarki.

Hakim Muhammad Hashim Khan Kakar menyatakan bahwa perlindungan terhadap perempuan menuntut aparat kepolisian serta lembaga peradilan untuk memiliki perspektif gender yang kuat.

Hambatan Pembuktian di Ranah Domestik

Privasi rumah tangga sering kali disalahgunakan sebagai perisai bagi pelaku kejahatan dan menyulitkan proses pengumpulan bukti fisik maupun pencarian saksi independen.

Data UN Women menunjukkan bahwa 24,5 persen perempuan yang pernah menikah di negara tersebut mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan mereka.

Selain itu, Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan mencatat ada 470 kasus pembunuhan demi kehormatan yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Disparitas Gender dalam Sistem Peradilan

Dominasi laki-laki dalam struktur penegakan hukum turut memicu berlanjutnya bias sosial ketika korban melapor ke kantor kepolisian terdekat.

Pengadilan tingkat atas di negara tersebut hanya diisi oleh tujuh hakim perempuan atau sekitar 5,5 persen dari total 126 kursi yang tersedia.

Komite Pembuat Kebijakan Peradilan Nasional telah menetapkan peradilan berperspektif gender sebagai prioritas reformasi utama pada periode 2026-2027.