Kementerian Pariwisata memberikan penegasan terkait hak pelayanan setara bagi seluruh pengunjung di Pulau Dewata. Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons polemik serta perbincangan di media sosial mengenai pengalaman wisatawan.

Juru Bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali.

Hasil koordinasi tersebut memastikan bahwa tidak ada kebijakan resmi yang membedakan pelayanan berdasarkan asal wisatawan.

Standar pelayanan dasar dipastikan berlaku secara adil bagi setiap pengunjung yang datang.

Pengelola destinasi dan pelaku usaha pariwisata diwajibkan memberikan pelayanan profesional tanpa diskriminasi kepada wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pengembangan sektor pariwisata di Bali selama ini berlandaskan pada konsep budaya, kualitas, serta bermartabat. Pendekatan tersebut menempatkan adat istiadat dan kearifan lokal sebagai fondasi utama pembangunan.

Di sisi lain, para pengunjung juga diingatkan untuk senantiasa mematuhi aturan hukum serta menghormati tradisi setempat. Wisatawan yang menghadapi kendala diimbau menyampaikan keluhan secara santun kepada pihak pengelola.

Polemik mengenai layanan wisata ini mencuat setelah terjadinya insiden cekcok yang melibatkan artis Billy Syahputra di kawasan Pantai Dreamland.

Peristiwa itu kemudian memicu diskusi publik serta munculnya seruan boikot.

Tanggapan juga datang dari anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna, yang turut merespons perdebatan tersebut.

Kementerian Pariwisata memastikan bahwa konsep pariwisata berkualitas tidak pernah membenarkan adanya perbedaan perlakuan.