Pemerintah berencana mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Langkah tersebut bertujuan membedakan penanganan korban penyalahgunaan narkotika dari bandar serta pengedar di lapangan.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan rencana itu pada Jumat.

Fokus Rehabilitasi dan Alternatif Pemidanaan

Saat ini, kedua rancangan undang-undang tersebut masih berstatus sebagai hak inisiatif dari pihak lembaga legislatif.

Pemerintah kini masih menunggu penyerahan draf resmi sebelum membentuk tim persiapan pembahasan serta menyusun daftar inventaris masalah.

Pembahasan bersama DPR akan segera dimulai setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk menteri terkait sebagai wakil pemerintah.

Arahan Presiden menekankan bahwa korban penyalahgunaan narkotika sebaiknya menjalani rehabilitasi alih-alih menghadapi pemidanaan.

Ketentuan mengenai pihak yang memenuhi syarat serta tata cara rehabilitasi akan diatur secara jelas melalui perubahan undang-undang.

Selain itu, revisi ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Jumlah penghuni fasilitas tersebut saat ini dilaporkan mencapai hampir dua kali lipat dari kapasitas maksimal yang tersedia.

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba dinilai berpotensi memangkas jumlah penghuni lapas dan rutan hingga mencapai separuh.

Upaya itu juga akan berjalan seiring penerapan keadilan restoratif serta pilihan hukuman berupa kerja sosial yang lebih manusiawi.