Pemerintah segera menerbitkan aturan baru yang mengatur kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan susunan kementerian itu akan diumumkan setelah regulasi resmi berlaku.

Tahap Akhir Penyusunan

Bahlil menjelaskan proses penyusunan peraturan presiden tersebut saat ini sudah memasuki tahap akhir.

Pengumuman mengenai struktur kelembagaan masih menunggu penerbitan aturan tersebut agar memiliki dasar hukum yang kuat.

Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi dipastikan masuk dalam susunan awal di bawah koordinasi lembaga baru tersebut.

Pemerintah juga masih mempertimbangkan keterlibatan satu atau dua kementerian teknis lain yang berkaitan dengan hilirisasi industri.

Kementerian Perindustrian disebut menjadi salah satu instansi yang berpotensi bergabung dalam koordinasi kementerian baru ini.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani memastikan pembentukan kementerian koordinator baru tidak berarti instansinya dibubarkan.

Rosan menyatakan keberadaan kementerian yang menangani investasi tetap ada dengan tata kerja yang mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Bahlil untuk menjalankan dua jabatan di Istana Negara untuk mengintegrasikan kebijakan hilirisasi industri dan transisi energi.