Aturan Syarat Capres Bermasalah, KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP
Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia resmi membawa seluruh komisioner KPU dan Bawaslu ke hadapan DKPP di Jakarta Pusat pada Jumat (9/10/2026).
Laporan tersebut dilayangkan karena terdapat dugaan pelanggaran etik dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pengaduan itu menyoroti Pasal 18 ayat (3) PKPU tersebut yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi bakal calon presiden atau wakil presiden dari luar negeri.
Dugaan Penyelundupan Pasal Aturan Pencalonan
Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, mengungkapkan perbedaan materi dalam uji publik serta rapat dengar pendapat dengan ketentuan akhir usai harmonisasi.
Ia menyebutkan bahwa pasal yang berkaitan dengan proses pencalonan tersebut tidak pernah muncul dalam tahapan uji publik maupun rapat dengar pendapat.
Selain itu, Ibnu mempertanyakan klaim penyelenggara pemilu yang menyatakan pasal itu berasal dari rekomendasi Kementerian Pendidikan.
Menurut keterangannya, persidangan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kementerian terkait tidak pernah memberikan rekomendasi atas pasal tersebut.
Pihaknya meminta kejujuran dari para penyelenggara pemilu untuk memberikan kejelasan terkait kemunculan aturan pengecualian tersebut.
Tidak hanya menyoroti KPU, Themis Indonesia juga mengkritik pengawasan Bawaslu terhadap penerapan aturan persyaratan pendidikan tersebut.
Advokat Laily menilai Bawaslu melakukan kelalaian lantaran tidak mengambil tindakan pengawasan untuk mencegah penerapan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Dalam persidangan sebelumnya, Bawaslu menyatakan tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap pencalonan tersebut.
Sebelumnya, pasal ini sempat menjadi perhatian hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam persidangan perkara Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 pada 23 September 2026.
Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin menyatakan pihaknya tidak mendatangi dinas pendidikan karena sudah menerima surat keterangan.
Melalui aduan ini, Themis meminta DKPP agar menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada seluruh komisioner KPU dan Bawaslu yang menjabat saat itu.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






