Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia resmi membawa seluruh komisioner KPU dan Bawaslu ke hadapan DKPP di Jakarta Pusat pada Jumat (9/10/2026).

Laporan tersebut dilayangkan karena terdapat dugaan pelanggaran etik dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pengaduan itu menyoroti Pasal 18 ayat (3) PKPU tersebut yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi bakal calon presiden atau wakil presiden dari luar negeri.

Dugaan Penyelundupan Pasal Aturan Pencalonan

Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, mengungkapkan perbedaan materi dalam uji publik serta rapat dengar pendapat dengan ketentuan akhir usai harmonisasi.

Ia menyebutkan bahwa pasal yang berkaitan dengan proses pencalonan tersebut tidak pernah muncul dalam tahapan uji publik maupun rapat dengar pendapat.

Selain itu, Ibnu mempertanyakan klaim penyelenggara pemilu yang menyatakan pasal itu berasal dari rekomendasi Kementerian Pendidikan.

Menurut keterangannya, persidangan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kementerian terkait tidak pernah memberikan rekomendasi atas pasal tersebut.

Pihaknya meminta kejujuran dari para penyelenggara pemilu untuk memberikan kejelasan terkait kemunculan aturan pengecualian tersebut.

Tidak hanya menyoroti KPU, Themis Indonesia juga mengkritik pengawasan Bawaslu terhadap penerapan aturan persyaratan pendidikan tersebut.

Advokat Laily menilai Bawaslu melakukan kelalaian lantaran tidak mengambil tindakan pengawasan untuk mencegah penerapan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam persidangan sebelumnya, Bawaslu menyatakan tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap pencalonan tersebut.

Sebelumnya, pasal ini sempat menjadi perhatian hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam persidangan perkara Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 pada 23 September 2026.

Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin menyatakan pihaknya tidak mendatangi dinas pendidikan karena sudah menerima surat keterangan.

Melalui aduan ini, Themis meminta DKPP agar menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada seluruh komisioner KPU dan Bawaslu yang menjabat saat itu.