Mahkamah Agung secara resmi mengabulkan permohonan dari anggota DPRD Kabupaten Gowa.

Permohonan tersebut diajukan untuk memberhentikan Sitti Husniah Talenrang dari jabatannya sebagai Bupati Gowa.

Keputusan majelis hakim tersebut berdasarkan informasi perkara Mahkamah Agung Nomor 1P/UP/2026.

Perkara itu sebelumnya telah diregistrasi pada 21 Agustus lalu dan diputus pada 1 Oktober.

Amar putusan menyatakan bahwa permohonan tersebut dikabulkan karena objek permohonan dinilai berdasarkan hukum.

Kuasa hukum DPRD Gowa Khairil Jalil menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan tersebut.

Tindakan lanjutan itu akan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024.

Menurutnya, putusan tersebut bersifat final sehingga DPRD dapat langsung menjalankan tahapan hukum berikutnya.

Di sisi lain, kuasa hukum Bupati Gowa Adhi Bintang menyatakan pihak Sitti telah menerima salinan putusan itu.

Pihaknya juga menyebut akan membongkar sejumlah hal dalam proses dikabulkannya putusan tersebut.

Sebelumnya, anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra Dian Purnamasari menjelaskan soal persetujuan fraksi.

Seluruh fraksi di DPRD Gowa disebut sepakat secara bulat terkait usulan pemberhentian tersebut.

Sebanyak 45 anggota DPRD Gowa turut menandatangani persetujuan terhadap usulan pemakzulan bupati.

Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan kajian dan putusan.

Proses berikutnya akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung.