Mahkamah Agung North Carolina menerima berbagai dokumen hukum terkait undang-undang yang mengubah mekanisme pengisian lowongan yudisial.

Sidang untuk mendengarkan argumen dalam perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 November.

Sengketa ini bermula dari pengesahan Session Law 2024-57 yang memangkas wewenang gubernur dalam penunjukan posisi penting.

Argumen Terkait Konstitusi

Gubernur Josh Stein mengajukan brief pembuka yang meminta mahkamah untuk membatalkan ketentuan kontroversial tersebut.

Stein berargumen bahwa konstitusi negara bagian memberikan wewenang eksklusif kepada gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan.

Pengadilan tingkat banding sebelumnya sempat membalikkan keputusan pengadilan tingkat trial yang memenangkan pihak gubernur.

Selain itu, sejumlah mantan gubernur dari berbagai lintas partai turut mengajukan amicus brief guna mendukung posisi tersebut.

Dukungan Lintas Partai dan Akademisi

Brief tersebut menegaskan bahwa keterlibatan para mantan gubernur mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan yang bersifat nonpartisan.

Selain para mantan pemimpin eksekutif tersebut, dua profesor hukum dari UNC turut memberikan dokumen dukungan serupa.

Perkara ini menggabungkan dua gugatan terpisah yang berfokus pada pembatasan kewenangan penunjukan gubernur termasuk untuk dewan dan komisi negara bagian lainnya.