Meski demikian, Mahkamah tidak menutup kemungkinan adanya pengaturan baru melalui proses pembentukan undang-undang sepanjang desain tersebut tetap sejalan dengan prinsip konstitusi dan tidak membatasi hak pemilih secara tidak wajar.

Di titik inilah wacana minimal dua fraksi menjadi menarik karena berbeda bentuk dari aturan lama yang menggunakan angka dua puluh persen kursi dewan atau dua puluh lima persen suara nasional.

Anggota dewan dari fraksi partai tertentu menilai syarat minimal dua partai saja belum cukup jika tujuannya menjaga agar kontestasi dapat diikuti lebih dari dua pasangan calon, sehingga perlu ada batas atas koalisi agar penggabungan partai tidak kembali menghasilkan jumlah pasangan calon yang terbatas.

Pandangan serupa muncul mengenai perlunya memperjelas mekanisme, termasuk apakah yang dimaksud adalah dua fraksi atau dua partai yang lolos sebagai peserta pemilu.

Persoalan tersebut menjadi penting karena Mahkamah mencermati adanya kecenderungan sistem sebelumnya yang membuat kontestasi pilpres didominasi kekuatan politik tertentu.

Karena itu, wacana minimal dua fraksi belum bisa langsung disamakan dengan aturan lama, tetapi juga belum bisa dianggap otomatis sejalan dengan putusan karena nasib mekanismenya masih bergantung pada desain aturan baru yang akan dibahas.