Peta persaingan pemilihan umum presiden kembali menjadi perbincangan hangat di tengah publik.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah resmi menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden.

Keputusan tersebut tertuang secara resmi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Perbedaan Aturan Lama dan Wacana Baru Dukungan Politik

Aturan sebelumnya menetapkan syarat pengusulan calon dari perolehan dua puluh persen kursi dewan.

Kini muncul gagasan baru agar setiap pasangan calon mendapat dukungan dari dua fraksi parlemen.

Gagasan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh usai menerima berbagai masukan.

Meski demikian, skema tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi ketentuan hukum mengikat.

Pihak Dewan Perwakilan Rakyat meminta publik menunggu naskah akademik serta pembahasan aturan pemilu.

Sejumlah politisi menilai batasan koalisi juga diperlukan agar kontestasi tidak terbatas.

Mekanisme dan Ruang Lingkup Desain Baru Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa rezim ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Putusan yang dibacakan pada awal Januari tersebut sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai memiliki hak konstitusional yang sama untuk mengusulkan pasangan calon tanpa terikat persentase ambang batas.