Gugatan hukum mengenai keabsahan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak terkait.

Rismon Sianipar menilai bahwa basis argumentasi gugatan tersebut dibangun dari narasi keliru yang sebelumnya sempat disebarkan oleh Roy Suryo.

Rismon menyoroti klaim yang menyebut lembaga UTS Insearch di Sydney hanya berfungsi sebagai tempat kursus bahasa Inggris berdurasi enam bulan.

Berdasarkan dokumen resmi lembaga tersebut dari tahun 2004, tersedia jenjang akademik komprehensif mulai dari program bahasa hingga diploma.

Rekam Jejak Pendidikan dan Uji Kesetaraan

Rismon membeberkan fakta pertemuan pada tahun 2025 yang turut dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Sutanto.

Dalam pertemuan itu, Dirjen memaparkan rekam jejak pendidikan Gibran mulai dari sekolah menengah di Singapura hingga program diploma.

Pemerintah diyakini siap membuka bukti akademik termasuk sertifikat kelulusan guna menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Sidang tersebut dinilai krusial untuk memperjelas perbedaan sistem pendidikan UNESCO dan sistem British oriented academy.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa Gibran menempuh Secondary 3 dan Secondary 4 di Orchid Park Secondary School Singapura yang setara dengan kelas 10 dan 11 SMA.

Selanjutnya, ia melanjutkan program Foundation Studies di UTS Insearch dan merampungkan program Diploma of Business Studies pada kurun waktu 2004 hingga 2007.

Dr. Sutanto menegaskan bahwa Gibran memiliki sertifikat kelulusan diploma, yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan SMK oleh instansi terkait.

Kendati penjelasan tersebut telah disampaikan secara langsung, Roy Suryo dilaporkan tetap bersikeras pada argumen awalnya.

Rismon memprediksi langkah hukum yang ditempuh Denny Indrayana akan menemui jalan buntu di Mahkamah Konstitusi karena pihak kementerian diyakini siap membongkar seluruh dokumen akademik autentik secara transparan.

Rismon juga mengingatkan agar polemik perbedaan terminologi pendidikan lintas negara ini tidak dieksploitasi untuk kepentingan politik pragmatis yang justru merugikan masyarakat luas.