Gugatan Ijazah Gibran Disebut Berbasis Hoaks, Kemendikdasmen Diyakini Menang di MK
Gugatan hukum mengenai keabsahan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak terkait.
Rismon Sianipar menilai bahwa basis argumentasi gugatan tersebut dibangun dari narasi keliru yang sebelumnya sempat disebarkan oleh Roy Suryo.
Rismon menyoroti klaim yang menyebut lembaga UTS Insearch di Sydney hanya berfungsi sebagai tempat kursus bahasa Inggris berdurasi enam bulan.
Berdasarkan dokumen resmi lembaga tersebut dari tahun 2004, tersedia jenjang akademik komprehensif mulai dari program bahasa hingga diploma.
Rekam Jejak Pendidikan dan Uji Kesetaraan
Rismon membeberkan fakta pertemuan pada tahun 2025 yang turut dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Sutanto.
Dalam pertemuan itu, Dirjen memaparkan rekam jejak pendidikan Gibran mulai dari sekolah menengah di Singapura hingga program diploma.
Pemerintah diyakini siap membuka bukti akademik termasuk sertifikat kelulusan guna menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Sidang tersebut dinilai krusial untuk memperjelas perbedaan sistem pendidikan UNESCO dan sistem British oriented academy.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa Gibran menempuh Secondary 3 dan Secondary 4 di Orchid Park Secondary School Singapura yang setara dengan kelas 10 dan 11 SMA.
Selanjutnya, ia melanjutkan program Foundation Studies di UTS Insearch dan merampungkan program Diploma of Business Studies pada kurun waktu 2004 hingga 2007.
Dr. Sutanto menegaskan bahwa Gibran memiliki sertifikat kelulusan diploma, yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan SMK oleh instansi terkait.
Kendati penjelasan tersebut telah disampaikan secara langsung, Roy Suryo dilaporkan tetap bersikeras pada argumen awalnya.
Rismon memprediksi langkah hukum yang ditempuh Denny Indrayana akan menemui jalan buntu di Mahkamah Konstitusi karena pihak kementerian diyakini siap membongkar seluruh dokumen akademik autentik secara transparan.
Rismon juga mengingatkan agar polemik perbedaan terminologi pendidikan lintas negara ini tidak dieksploitasi untuk kepentingan politik pragmatis yang justru merugikan masyarakat luas.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






