Tim kuasa hukum mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim melayangkan kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mereka menilai lembaga penegak hukum tersebut menunjukkan sikap tebang pilih dalam menangani penanganan perkara dugaan korupsi.

Perbandingan itu merujuk pada penanganan kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kementerian ATR BPN.

Dalam perkara tersebut, KPK tidak langsung memeriksa Menteri ATR BPN Nusron Wahid meski sejumlah orang kepercayaannya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Protes Penetapan Tersangka

Kuasa hukum Teguh Hartono menyatakan kliennya tidak mendapatkan kesempatan memberikan keterangan secara patut layaknya kasus lain.

Pihak Silmy menegaskan klien mereka tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing di lapangan.

Kedatangan Silmy ke Gedung Merah Putih murni untuk memberikan keterangan atas arahan dari Menteri Imipas Agus Andrianto.

Silmy hadir ke KPK pada 3 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 WIB untuk menemui penyidik setelah muncul informasi penangkapan anak buahnya.

Namun setibanya di lokasi, ia langsung diperiksa sebagai tersangka lalu ditangkap dan ditahan oleh pihak penyidik lembaga antirasuah.

Kubu Silmy menilai proses hukum tersebut mengabaikan prosedur penyelidikan normal serta melanggar prinsip due process of law.