Pihak eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyoroti perbedaan sikap KPK dalam proses penanganan kasus suap.

Sorotan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Silmy karena langkah penyidik dinilai berbanding terbalik dengan penanganan kasus lain.

Dalam perkara suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk, KPK tidak langsung memanggil atau memeriksa Menteri ATR BPN Nusron Wahid.

Padahal, pihak lembaga antirasuah telah menetapkan sejumlah orang kepercayaan dari Nusron Wahid dalam konferensi pers yang digelar.

Kritik Terhadap Proses Penyelidikan

Pihak Silmy menilai seharusnya KPK memberikan kesempatan kepada kliennya untuk memberikan keterangan tanpa harus langsung dikaitkan dengan konstruksi operasi tangkap tangan.

Dalam petitumnya, Silmy menegaskan bahwa dirinya tidak terjaring dalam kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik.

Ia menjelaskan bahwa kehadirannya ke gedung KPK pada tanggal 3 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 WIB dilakukan atas arahan dari atasannya.

Tujuannya adalah untuk menemui penyidik yang menangani perkara anak buahnya setelah informasi penangkapan berkembang di media massa.

Oleh karena itu, kedatangan tersebut dinilai tidak bisa dimaknai sebagai bentuk penyerahan diri ataupun tertangkap tangan.

Tim hukum berpendapat bahwa pemeriksaan seharusnya mengikuti prosedur penyelidikan serta penyidikan normal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tindakan penetapan tersangka yang langsung dilakukan saat hadir di kantor KPK dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum.