Program Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Kesehatan menyediakan manfaat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan aturan berlaku.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program JKN tersebut.

Aturan Layanan Tak Dijamin

Ketentuan mengenai pelayanan yang tidak dijamin tercantum dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

Aturan tersebut telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang masih berlaku per September 2026.

Dalam regulasi ini, terdapat 21 kategori pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam tanggungan program JKN.

Daftar Layanan Kesehatan

Cangkupan layanan yang tidak dijamin meliputi pelayanan untuk tujuan estetik hingga pengobatan untuk mengatasi infertilitas.

Selain itu, pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi juga masuk dalam daftar pengecualian tersebut.

Peserta juga perlu memahami bahwa tidak semua layanan yang tidak dijamin ini otomatis harus dibayar sendiri.

Rincian 21 Kategori Pengecualian

Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pelayanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan termasuk ke dalam daftar pengecualian.

Pengecualian di fasilitas kesehatan tidak berlaku apabila peserta berada dalam keadaan darurat.

Kategori berikutnya mencakup pelayanan akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang sudah dijamin program lain, serta pelayanan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas.

Layanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri juga tidak termasuk dalam cakupan JKN.

Selain itu, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol serta gangguan akibat sengaja menyakiti diri sendiri tidak ditanggung.