Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan turut dikecualikan.

Pengobatan dan tindakan medis percobaan atau eksperimen, alat serta obat kontrasepsi di luar program KB resmi, kosmetik, dan perbekalan kesehatan rumah tangga juga tidak dijamin.

Begitu pula dengan pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, KLB, atau wabah.

Layanan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah, pelayanan dalam rangka bakti sosial, serta pelayanan akibat tindak pidana yang dijamin skema lain masuk dalam daftar ini.

Pelayanan tertentu yang berkaitan dengan Kemhan, TNI, Polri, serta pelayanan yang tidak berkaitan dengan manfaat JKN juga tidak ditanggung.

Prosedur Rujukan dan Status Pembiayaan

Peserta JKN tetap harus mengikuti sistem rujukan yang diatur berdasarkan kebutuhan medis dan kemampuan pelayanan fasilitas kesehatan. Ketentuan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024.

Meskipun suatu layanan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, hal tersebut tidak selalu berarti seluruh biaya harus ditanggung secara pribadi oleh peserta.

Sejumlah layanan memiliki mekanisme penjaminan tersendiri melalui program atau skema pendanaan lain.