Komisi Pemberantasan Korupsi angkat suara mengenai kemungkinan memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan para penyidik saat ini masih bekerja secara intensif berdasarkan ketersediaan alat bukti.

Pihaknya fokus melengkapi alat bukti tambahan pascaoperasi tangkap tangan yang terlaksana pada 14 September 2026.

Penyidikan Delapan Tersangka

Penyidik masih menunggu perkembangan lanjutan untuk melihat apakah ada pihak lain yang mempunyai peran signifikan.

Kemungkinan pemeriksaan tersebut muncul seiring penetapan delapan tersangka dalam perkara rasuah pengurusan izin lahan.

Beberapa nama yang diproses hukum mencakup Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

Selain itu terdapat politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi turut terseret bersama Dirjen di Kementerian ATR/BPN Lampri.

Tersangka lain yang diproses adalah Muhammad Fakhry, Erwin, serta Rizal Pahlevi dalam rangkaian perkara ini.

Lembaga antirasuah menyebut Arif, Fahd, Erwin, serta Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan dari Nusron Wahid.

KPK telah menggeledah sejumlah ruangan direktorat serta kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur.

Dari lokasi penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait perkara.

Nusron Wahid sendiri menyatakan sikap menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan di lembaga antikorupsi.

Ia memastikan akan kooperatif membantu KPK untuk mengungkap terang kasus yang terjadi di lingkungan kementeriannya.

Nusron juga berharap proses hukum terhadap bawahannya ini bisa menjadi momentum perbaikan pelayanan internal.