Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyatakan kesiapan untuk mengikuti seluruh proses hukum yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Nusron di Jakarta setelah kemunculannya kepada publik pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah.

Menurutnya, seluruh kewenangan dalam penyidikan berada sepenuhnya di tangan aparat penegak hukum dan ia menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada KPK.

Nusron juga berharap insiden hukum ini dapat menjadi momentum penting untuk melakukan percepatan perbaikan kualitas pelayanan di internal kantor pertanahan.

Kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki berkaitan erat dengan proses pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk yang berlokasi di Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan sejumlah tersangka serta menggeledah beberapa ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait perkara ini.

Daftar Tersangka dan Ruang Lingkup Penyelidikan KPK

Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di kawasan Jabodetabek tersebut, penyidik menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Empat di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid.

Para tersangka tersebut meliputi mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta atas nama Erwin dan Muhammad Fakhry.

Tersangka lainnya terdiri dari pejabat kementerian serta pihak swasta dari korporasi yang bersangkutan.

Selain itu, tim penyidik lembaga antirasuah juga telah mendatangi dan menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementerian ATR/BPN.

Meskipun demikian, KPK menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak melakukan penggeledahan terhadap ruangan kerja Menteri Nusron Wahid.