Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan pihaknya memilih untuk lebih mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas.

Langkah tersebut diambil guna membenahi tata kelola dapur Makan Bergizi Gratis secara bertahap.

Fokus Pembenahan Tata Kelola Dapur

Proses penataan ini mencakup penerbitan peraturan badan, penutupan dapur, hingga penghentian sementara bagi unit yang belum memenuhi ketentuan.

Badan Gizi Nasional meminta waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk menyelesaikan perbaikan tersebut.

Pembukaan lokasi baru secara besar-besaran sebelum pembenahan selesai dinilai justru berpotensi memperluas masalah.

Prioritas Wilayah dan Pengawasan Keamanan

Setelah penataan rampung, prioritas pembukaan dapur baru akan diberikan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Wilayah tersebut meliputi Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, aglomerasi di luar Jawa, serta lingkungan pesantren.

Selain itu, penguatan pengawasan keamanan pangan juga dilakukan melalui koordinasi bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Badan Gizi Nasional menyadari bahwa penundaan pembukaan dapur baru dapat berdampak kepada para mitra yang telah mengeluarkan biaya pembangunan.

Sebagian mitra bahkan dilaporkan telah mengambil pinjaman dari bank guna membiayai pembangunan fasilitas tersebut.

Meski demikian, percepatan pembukaan tanpa perbaikan tata kelola dinilai hanya akan memperbesar probabilitas timbulnya masalah di kemudian hari.

Dalam proses penataan ini, lembaga tersebut memastikan tidak akan melakukan belanja modal baru untuk kebutuhan tertentu.

Pihaknya akan mengadopsi sistem yang sudah berjalan serta menerapkan pembagian berdasarkan zonasi yang terstruktur.

Koordinasi yang dijalankan juga melibatkan Kementerian Kesehatan serta dinas kesehatan di berbagai daerah.

Langkah kolaboratif ini turut disertai upaya peningkatan literasi gizi yang menyasar lingkungan sekolah secara langsung.

Mayoritas anggaran lembaga tersebut dialokasikan sebagai bantuan pemerintah dalam bentuk program makanan bergizi.

Dengan dukungan teknologi serta pengawasan yang ketat, program tersebut diyakini dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.