Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan membawa penegasan baru terkait polemik restitusi pajak yang sebelumnya dikeluhkan pelaku usaha.

Suahasil Nazara memastikan bahwa hak pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi para pelaku usaha pasti akan diberikan jika memenuhi syarat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, dunia usaha sempat menyoroti lambannya proses pencairan yang berkaitan langsung dengan arus kas perusahaan.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani bahkan sempat meminta agar berbagai restitusi yang tertahan dapat segera diselesaikan.

Purbaya sebelumnya menjelaskan bahwa pengawasan restitusi sempat difokuskan pada sektor batu bara dengan verifikasi yang lebih kompleks.

Kompleksitas pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam administrasi perpajakan.

Di bawah kepemimpinannya, Suahasil meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat manajemen restitusi serta komunikasi mekanisme.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa proses pengembalian tetap berjalan selektif dan mematuhi standar operasional.

Pemeriksaan lanjutan harus tetap mengikuti prosedur resmi tanpa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan DJP.

Kebijakan restitusi ke depan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan defisit dan pendanaan pembangunan nasional.

Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak wajib pajak dan keberlanjutan kondisi fiskal APBN.