Usai Purbaya, Suahasil Tegaskan Restitusi Pajak Pengusaha Pasti Cair di tengah berbagai keluhan dari kalangan dunia usaha terkait lambannya proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

“Kalau merupakan hak dari pelaku usaha, pasti akan diberikan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Pernyataan tersebut merespons sorotan dari Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani yang meminta agar restitusi yang masih tertahan segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan arus kas perusahaan.

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan restitusi sempat ditujukan pada sektor batu bara dan prosesnya dibuat lebih kompleks demi memperketat verifikasi serta mencegah penyimpangan perpajakan.

Kini, Suahasil menekankan bahwa Direktorat Jenderal Pajak tetap menjalankan pembayaran restitusi sesuai mekanisme dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Suahasil telah meminta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk melakukan manajemen restitusi sekaligus memperkuat komunikasi mengenai mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah.

Meski ada jaminan bahwa hak wajib pajak akan diberikan, Bimo menegaskan pengembalian pajak tetap dilakukan secara selektif dan terukur dengan mengikuti standar operasional prosedur.

“Pemeriksaan juga ada standarnya, SOP-nya. Tentu DJP tidak pada posisi untuk melanggar SOP,” ujar Bimo.

DJP sebelumnya juga telah membantah anggapan bahwa restitusi pajak secara umum ditahan dan menegaskan prosesnya menyesuaikan tingkat kepatuhan dari wajib pajak.

Selain itu, Bimo menyebutkan bahwa kebijakan restitusi ke depan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan serta pengelolaan defisit agar kondisi APBN tetap kuat dan berkelanjutan.

Restitusi sendiri merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak ketika pembayaran yang dilakukan lebih besar daripada jumlah yang sebenarnya terutang.

Perubahan pengelolaan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan kepastian hak wajib pajak tanpa mengabaikan proses verifikasi dan kesehatan fiskal negara.