Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2026 menjadi Rp500 triliun, dari alokasi awal APBN sebesar Rp338 triliun. Kenaikan ini disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Suahasil menjelaskan, pembengkakan anggaran tersebut merupakan antisipasi pemerintah terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak berdampak langsung pada besaran subsidi dan kompensasi yang harus dibayar negara kepada Pertamina dan PLN.

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) hingga akhir Oktober 2026 tercatat berada di angka 93 dolar AS per barel. Angka itu jauh di atas asumsi APBN 2026 yang hanya sebesar 70 dolar AS per barel.

Tekanan juga datang dari nilai tukar. Kurs rupiah yang digunakan dalam perhitungan berada di kisaran Rp17.508 per dolar AS, lebih lemah dari asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Sudah Dibayarkan Rp333,9 Triliun

Suahasil menyebut, hingga 30 Oktober 2026 pemerintah telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp333,9 triliun kepada Pertamina dan PLN. Pembayaran itu menjadi patokan bulanan pemerintah untuk dua BUMN energi tersebut.

"Sampai dengan 30 Oktober telah dibayarkan Rp333,9 triliun. Dan tentu November-Desember akan terus kita bayarkan sesuai dengan anggaran yang ada," ujar Suahasil.

Sementara itu, untuk tahun berikutnya, pemerintah dan DPR telah menyepakati alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2027 sebesar Rp261,50 triliun, lebih rendah dari kebutuhan tahun ini seiring proyeksi harga energi yang berbeda.