Selain itu, data dari berbagai pemilu menunjukkan bahwa kenaikan ambang batas tidak secara otomatis menurunkan jumlah partai efektif di parlemen atau yang dikenal dengan istilah ENPP.

Oleh karena itu, Iqbal menilai bahwa instrumen ambang batas parlemen adalah alat yang keliru jika tujuannya adalah untuk membuat proses legislasi menjadi lebih ringkas.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar pembentuk undang-undang menata ulang besaran daerah pemilihan atau dapil daripada menaikkan ambang batas nasional.

Memperkecil alokasi kursi di tiap dapil dari yang saat ini berkisar antara 3 hingga 10 kursi menjadi 3 hingga 8 kursi dinilai lebih efektif menyederhanakan jumlah partai.

Cara tersebut memungkinkan penyederhanaan partai berlangsung secara alami lewat persaingan di tingkat dapil tanpa harus menghilangkan jutaan suara pemilih di tingkat nasional.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan bahwa partai nonparlemen akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat untuk memperoleh kursi.

Partai-partai nonparlemen tersebut kemungkinan besar harus menghadapi pilihan sulit untuk melakukan fusi atau bergabung menjadi satu kekuatan politik yang utuh.

Agung juga mengingatkan potensi melemahnya fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif apabila konfigurasi partai di parlemen menjadi terlalu minimalis dan seragam.

Kondisi ketika eksekutif terlalu dominan dikhawatirkan dapat membawa sistem politik Indonesia perlahan mengarah pada situasi yang semi-otoritarian akibat tidak adanya ruang perbedaan yang optimal.